Pemerintah Siapkan KUR Perumahan Rp130 Triliun, Danantara Tegaskan Dana Rp25 Triliun Sudah Masuk BTN

Pemerintah menyiapkan KUR perumahan Rp130 triliun dengan subsidi bunga 5,5–6% untuk atasi backlog 15 juta rumah. Bos Danantara sebut dana Rp25 triliun sudah masuk BTN, sementara peluncuran program dijadwalkan Oktober 2025 dengan kehadiran Presiden Prabowo.

PipTrail –  Pemerintah Indonesia bersama sektor perbankan tengah mempersiapkan langkah besar dalam upaya mengatasi krisis perumahan nasional. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, pemerintah ingin memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang ingin memiliki hunian layak.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan dukungannya terhadap program ini. CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa langkah ini menjadi solusi konkret dalam mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit rumah di seluruh Indonesia.

Menurut Rosan, Danantara bersama Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) siap menopang keberhasilan program dengan alokasi anggaran besar.

Subsidi Bunga dan Alokasi Triliunan Rupiah

Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi Rp130 triliun khusus untuk KUR perumahan. Dana ini disertai subsidi bunga berkisar 5,5–6% sehingga cicilan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih terjangkau.

Rosan menjelaskan bahwa bila realisasi penyaluran kredit berjalan optimal, tidak menutup kemungkinan alokasi anggaran di tahun 2026 akan diperbesar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan hunian layak sekaligus mendukung pertumbuhan sektor properti nasional.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan sebesar Rp200 triliun sudah mulai disalurkan. Dari jumlah itu, Rp25 triliun dialokasikan langsung ke Bank Tabungan Negara (BTN/BBTN) yang memang dikenal sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan.

“Dana tersebut bisa digunakan secara tepat guna mendukung program perumahan yang memang menjadi fokus utama BTN,” ujar Rosan.

Agenda Peluncuran Program di Surabaya

Program KUR perumahan ini dijadwalkan resmi diluncurkan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Acara peresmian akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menandakan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa selain KUR perumahan, pemerintah juga tengah menyiapkan sosialisasi KUR pekerja migran dan penguatan ekosistem KUR secara menyeluruh.

“Fokusnya ada tiga: memperluas capaian ekosistem KUR, mempercepat implementasi KUR perumahan, serta mendukung pekerja migran melalui fasilitas pembiayaan yang lebih terjangkau,” tegas Airlangga.

Empat Klaster KUR untuk Ekonomi Kerakyatan

Program KUR kini dirancang lebih komprehensif dengan membagi penyaluran dana dalam empat klaster utama:

  1. KUR UMKM – fokus pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan alokasi Rp280 triliun.

  2. KUR Perumahan – menyediakan akses kredit pembelian rumah dengan alokasi Rp130 triliun.

  3. KUR Pekerja Migran – mendukung WNI yang bekerja di luar negeri agar memiliki akses pembiayaan dan perlindungan ekonomi.

  4. KUR Padat Karya – diarahkan untuk program berbasis komunitas dan proyek-proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja.

Menteri UMKM Maman Abdurrachman menjelaskan bahwa dengan struktur klaster ini, KUR akan lebih tepat sasaran dan bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Realisasi KUR Hingga September 2025

Sejak awal tahun hingga 14 September 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp190 triliun. Angka ini mencakup 3,24 juta debitur, terdiri atas 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi (yang naik kelas dari usaha mikro ke skala lebih besar).

“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan bahwa KUR memang menjadi tulang punggung pembiayaan ekonomi rakyat,” ujar Maman.

Ke depan, target realisasi diyakini akan meningkat signifikan setelah KUR perumahan resmi diluncurkan dan terintegrasi dalam ekosistem pembiayaan nasional.

Dana Rp117 Triliun untuk Supply dan Rp13 Triliun untuk UMKM

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menambahkan bahwa dari total Rp130 triliun untuk KUR perumahan, sekitar Rp13 triliun akan diarahkan langsung untuk mendukung UMKM sektor hunian. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk usaha homestay, restoran rumahan, hingga layanan berbasis digital.

Sementara itu, porsi terbesar yakni Rp117 triliun akan dialokasikan pada sisi supply, termasuk kontraktor, developer properti, hingga toko bangunan. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan rantai pasok di industri konstruksi dan perumahan.

Implikasi Bagi Ekonomi Nasional

Kehadiran KUR perumahan diperkirakan membawa dampak luas bagi perekonomian Indonesia. Beberapa poin utama yang menjadi implikasi program ini antara lain:

  • Mengurangi backlog perumahan yang selama ini menjadi masalah struktural.

  • Mendorong pertumbuhan sektor properti yang berkontribusi besar terhadap PDB.

  • Memberikan stimulus pada UMKM yang terhubung dengan ekosistem perumahan.

  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses rumah layak dengan bunga rendah.

Dengan dukungan subsidi bunga dan alokasi dana besar, program ini diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus penguatan sektor keuangan nasional.

Peluncuran KUR perumahan dengan anggaran Rp130 triliun menjadi tonggak penting dalam kebijakan ekonomi pemerintah. Dukungan penuh dari Danantara, penyaluran Rp25 triliun ke BTN, serta keterlibatan kementerian terkait menunjukkan bahwa program ini dirancang serius untuk mengatasi backlog perumahan.

Bila berhasil, KUR perumahan bukan hanya membuka akses hunian bagi jutaan keluarga Indonesia, tetapi juga memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata.

Related Posts

Subsidi Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta Resmi Cair Lewat Insentif Pajak, Ini Jadwal dan Besarannya

Pemerintah memastikan subsidi gaji untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta cair lewat insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah. Program ini menyasar 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan tambahan Rp60 ribu–Rp400…

Shell PHK Karyawan Akibat BBM Langka, Pemerintah “Kolaborasi dengan Pertamina Solusi Utama”

Krisis BBM di SPBU Shell memicu PHK karyawan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kuota impor sudah ditambah dan meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina agar stok BBM terjamin. PipTrail –  Industri…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *