Team
Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID pada 2025 untuk memantau seluruh transaksi digital. Simak cara kerja, manfaat, tahapan implementasi, dan isu keamanan yang menyertainya.
PipTrail – Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan rencana peluncuran sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi dan memantau seluruh transaksi keuangan warga Indonesia, mulai dari perbankan, multifinance, e-wallet, hingga pinjaman online.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi serta mencegah penyalahgunaan transaksi, namun kehadirannya menuai pro-kontra. Beberapa pihak mendukung inovasi ini karena dinilai mampu memperkuat integritas sistem pembayaran. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur keamanan data.
Kontroversi dan Permintaan Penundaan
Salah satu suara kritis datang dari Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah (PDI Perjuangan). Ia menilai penerapan Payment ID terlalu terburu-buru, terutama karena infrastruktur keamanan dianggap belum sepenuhnya siap.
Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari negara lain yang lebih mengutamakan insentif daripada paksaan, serta perlindungan, bukan eksploitasi. Sarifah menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal implementasi agar hak privasi warga tetap terlindungi.
Apa Itu Payment ID?
Secara sederhana, Payment ID adalah identitas pembayaran unik yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Identitas ini akan digunakan untuk memantau dan mengelola seluruh transaksi keuangan individu.
Menurut Dudi Dermawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Sistem ini akan memberikan kode unik untuk setiap transaksi, yang dihasilkan dari NIK atau NPWP melalui formula enkripsi modern.
Fungsi Utama Payment ID
Berdasarkan BSPI 2030, Payment ID memiliki tiga fungsi inti:
Kunci Identifikasi → Membentuk profil pelaku sistem pembayaran.
Kunci Otentifikasi → Memvalidasi data dalam pemrosesan transaksi.
Kunci Agregasi Data → Menghubungkan data profil individu dengan data transaksi.
Dengan integrasi ini, BI dapat mengetahui apakah seseorang memiliki beberapa rekening bank, akun e-wallet, pinjaman di multifinance, hingga pinjaman online. Bahkan, otoritas dapat memantau nominal pendapatan, kewajiban kredit, investasi, dan aktivitas pinjol ilegal.
Keunggulan Dibanding Sistem Konvensional
Dudi menyebut bahwa Payment ID lebih akurat dibandingkan sistem penilaian konvensional seperti SLIK OJK. Pasalnya, seluruh informasi keuangan terintegrasi dalam satu identitas unik, memudahkan analisis kesehatan finansial masyarakat secara real-time.
Tahapan Implementasi
Menurut Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, implementasi Payment ID akan dimulai secara bertahap pada 2026, meskipun peluncuran resmi dijadwalkan 2025.
Tahap awal akan fokus pada eksperimentasi terbatas, khususnya pada program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mendukung digitalisasi bantuan pemerintah. Dalam tahap ini, BI akan menguji model bisnis, mekanisme pembentukan, dan skema pemanfaatan Payment ID.
Format dan Keamanan Data
Payment ID direncanakan berbentuk 9 digit alfanumerik yang dihasilkan dari NIK atau NPWP yang telah melalui proses hashing dan enkripsi terkini. BI menegaskan bahwa pembentukan dan pemanfaatannya akan mengikuti prinsip keamanan data sesuai UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Data transaksi (Payment History) hanya dapat digunakan dengan persetujuan pemilik data (consent-based system). Hal ini untuk memastikan privasi tetap terjaga dan mencegah penyalahgunaan informasi.
Manfaat Bagi Berbagai Pihak
- Pemerintah → Mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Bank Indonesia → Memperkuat stabilitas sistem pembayaran dan nilai rupiah.
- Industri Keuangan → Menjamin integritas ekosistem transaksi dan membangun kepercayaan.
- Masyarakat → Memudahkan akses pembiayaan dan meningkatkan kualitas penilaian kredit.
Tantangan ke Depan
Meski potensial, Payment ID tidak lepas dari tantangan. Isu keamanan siber, kesiapan infrastruktur, dan literasi digital masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Apabila tidak dikelola dengan tepat, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi bisa meningkat.
Oleh karena itu, edukasi publik dan penguatan regulasi menjadi langkah penting sebelum implementasi penuh dilakukan.
Payment ID adalah langkah besar dalam modernisasi sistem pembayaran nasional. Dengan memusatkan seluruh identitas transaksi ke dalam satu kode unik yang aman, BI berharap dapat meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan, dan memperluas inklusi keuangan.
Namun, agar dapat diterima masyarakat, peluncurannya harus diiringi kejelasan aturan main, jaminan keamanan data, dan partisipasi aktif semua pihak. Jika sukses, Payment ID bukan hanya akan menjadi inovasi finansial, tetapi juga fondasi baru ekosistem transaksi digital Indonesia.
