Kementerian Keuangan berencana menempatkan dana Rp 200 triliun ke bank nasional dari SAL dan SiLPA. Strategi ini diharapkan memperkuat likuiditas perbankan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

PipTrail –  Perekonomian Indonesia kembali mendapat angin segar. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menyuntikkan dana besar senilai Rp 200 triliun ke dalam sistem perbankan nasional. Kebijakan ini bertujuan memperkuat likuiditas bank, memperlancar pembiayaan, sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Rencana tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025). Dana yang akan ditempatkan di bank-bank nasional ini bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI).

Rp 425 Triliun Dana Mengendap di Bank Indonesia

Dalam penjelasannya, Purbaya mengungkap bahwa saat ini pemerintah memiliki sekitar Rp 425 triliun dana tunai yang tersimpan di Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, Rp 200 triliun akan dipindahkan ke sistem perbankan nasional dalam waktu dekat.

“Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh Rp 200 triliun. Lagi dijalankan,” ujar Purbaya dalam forum rapat dengan Komisi XI DPR.

Ia menegaskan, kebijakan ini juga mendapat dukungan koordinasi dengan bank sentral. Pemerintah meminta BI tidak menyerap dana tersebut, agar perbankan bisa langsung mengelola dana segar itu sesuai mekanisme pasar.

Tidak Membebani APBN

Salah satu poin penting dari strategi ini adalah bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah. Purbaya menjelaskan, dana yang ditempatkan di bank nasional bukanlah pinjaman ataupun obligasi, melainkan penempatan rekening pemerintah.

Dengan begitu, bank-bank nasional secara otomatis terdorong untuk mengelola dana itu agar menghasilkan imbal hasil. “Bank gak akan membiarkan uang itu mengendap. Mereka terpaksa mencari return yang lebih tinggi, dan dari situlah pertumbuhan ekonomi bisa terdorong,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, langkah ini menjadi cara untuk menggerakkan mekanisme pasar. Dengan dana segar dalam jumlah besar, perbankan memiliki ruang lebih luas menyalurkan pembiayaan, baik untuk sektor produktif, infrastruktur, maupun industri strategis.

Tahap Uji Coba Sebelum Diterapkan Lebih Luas

Purbaya menegaskan, kebijakan ini masih bersifat percobaan awal. Jika skema penempatan dana tersebut terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan melanjutkannya secara bertahap dengan nominal yang lebih besar.

“Ini percobaan pertama. Nanti akan berlanjut terus sampai terlihat dampak signifikan terhadap sistem,” jelasnya.

Dengan pendekatan bertahap, pemerintah dapat memantau sejauh mana pengaruh dana segar tersebut terhadap perbankan maupun sektor riil, serta memastikan kebijakan tetap selaras dengan kondisi makroekonomi nasional.

Dukungan Presiden dan DPR

Langkah besar ini tidak lepas dari restu Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menuturkan bahwa ia telah melaporkan rencana tersebut kepada presiden, dan kini tengah menunggu persetujuan parlemen agar kebijakan bisa dijalankan secara berkelanjutan.

“Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke presiden, ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian’,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan eksekutif dan legislatif, kebijakan ini diharapkan memiliki fondasi yang kuat dan berkelanjutan.

Dampak yang Diharapkan

Penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar di bank nasional diperkirakan memberi sejumlah dampak positif, di antaranya:

1. Peningkatan Likuiditas Bank
   Bank nasional akan memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan, memperluas pembiayaan ke sektor produktif.

2. Dorongan Pertumbuhan Ekonomi
   Dengan perputaran uang yang lebih cepat, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, terutama di sektor riil.

3. Stabilitas Sistem Keuangan
   Penempatan dana dalam negeri memperkuat cadangan likuiditas, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal.

4. Efisiensi Fiskal
   Karena tidak menimbulkan biaya tambahan, kebijakan ini dinilai efisien dan tepat sasaran.

Menuju Ekonomi Lebih Mandiri

Kebijakan penempatan Rp 200 triliun di bank nasional mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan potensi dana internal negara untuk mendorong pertumbuhan. Alih-alih membiarkan dana mengendap di BI, strategi ini membuat uang bekerja langsung bagi perekonomian nasional.

Jika berhasil, langkah ini berpotensi menjadi salah satu inovasi fiskal penting di era pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan pengelolaan yang hati-hati, kebijakan tersebut bukan hanya memperkuat sektor perbankan, tetapi juga mengakselerasi visi Indonesia menuju ekonomi yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing global.