Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menggebrak dengan rencana menggelontorkan Rp200 triliun ke sistem perbankan. Apakah strategi ini mampu mendongkrak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat?

PipTrail – Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung membuat gebrakan besar setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Tak butuh waktu lama, ia mengumumkan rencana menyalurkan Rp200 triliun dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke dalam sistem keuangan nasional.

Purbaya menilai dana sebesar Rp425 triliun yang tersimpan di BI justru membuat likuiditas dalam negeri kering, memperlambat laju ekonomi, dan menyulitkan masyarakat mencari pekerjaan.

“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Dalam 1–2 tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal,” tegas Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (10/9).

Ia menyebut sudah mendapat restu langsung dari Presiden untuk memasukkan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan agar bisa segera menggerakkan ekonomi.

Dampak Suntikan Likuiditas Menurut Pengamat

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari kalangan ekonom. Trioksa Siahaan, pengamat perbankan sekaligus Senior VP LPPI, menilai langkah itu bisa menambah likuiditas bank.

Dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) yang sudah di atas 90 persen, bank-bank BUMN memang membutuhkan tambahan modal segar untuk memperluas penyaluran kredit.

“Tambahan likuiditas ini bisa mendorong bank menyalurkan kredit, yang pada gilirannya menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Trioksa.

Namun ia mengingatkan kebijakan ini tidak cukup berdiri sendiri. Pemerintah juga harus menjamin kemudahan investasi dan kepastian usaha agar kredit benar-benar terserap ke sektor riil.

Multiplier Effect: Belajar dari 2020–2021

Pandangan serupa disampaikan Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas. Ia mengingatkan bahwa pada 2020–2021, pemerintah pernah menempatkan Rp66,9 triliun di bank, yang kemudian memicu penyaluran kredit hingga Rp382–387 triliun.

Dengan logika yang sama, injeksi Rp200 triliun berpotensi menghasilkan penggandaan pembiayaan hingga beberapa kali lipat, terutama bila diarahkan ke sektor produktif seperti konstruksi, rantai pasok bahan bangunan, dan UMKM.

“Ketika kredit murah tersedia, UMKM bisa merekrut pegawai, membeli bahan baku, dan memperluas kapasitas. Proyek perumahan dan konstruksi pun bisa menyerap jutaan tenaga kerja,” ungkap Syafruddin.

Ia menyarankan pemerintah membuat mekanisme multiplier minimum, pelaporan realisasi kredit, indikator tenaga kerja, dan aturan clawback bila target tak tercapai. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya mempercantik neraca bank, tapi benar-benar menciptakan lapangan kerja terukur.

Tantangan: Risiko Dana Parkir dan Sektor Berisiko

Meski menjanjikan, tidak sedikit yang mengingatkan potensi jebakan. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai ada risiko bank justru menggunakan dana itu untuk membeli surat berharga negara (SBN), bukan menyalurkan kredit.

“Kalau dana parkir di SBN, ya sama saja. Keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Tidak berdampak ke masyarakat,” tegas Bhima.

Ia juga mengingatkan agar dana jangan sampai tersedot untuk program pemerintah yang berisiko tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Bhima menilai perlu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) khusus agar dana benar-benar mengalir ke sektor riil. Salah satu opsi strategis adalah menyalurkan kredit ke energi baru terbarukan (EBT).

Menurutnya, sektor ini sejalan dengan visi Prabowo mencapai 100 persen EBT dalam 10 tahun dan diprediksi menciptakan 19,4 juta green jobs di masa depan.

Garis Waktu Dampak Ekonomi

Syafruddin Karimi memetakan bahwa dampak injeksi dana Rp200 triliun bisa dirasakan dalam jangka waktu relatif singkat:

• Hitungan hari: likuiditas perbankan langsung meningkat.
• 2–8 minggu: biaya dana turun, suku bunga kredit mulai lebih rendah.
• 2–3 bulan: penyaluran kredit terlihat di KPR, modal kerja, dan koperasi.
• 1–2 triwulan: proyek konstruksi, perumahan, dan UMKM mulai merekrut tenaga kerja.
• 3–6 triwulan: pertumbuhan PDB bisa memuncak dengan kontribusi nyata dari kebijakan ini.

Harapan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan strategi ini, Menkeu Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa menembus 5–6 persen dalam beberapa tahun ke depan, asalkan kondisi global stabil.

Kuncinya, menurut para pakar, ada pada arah kebijakan, tata kelola, dan pengawasan. Tanpa hal tersebut, dana Rp200 triliun hanya akan berputar di sektor keuangan tanpa menciptakan efek riil bagi masyarakat.

Gebrakan Rp200 triliun dari Menkeu Purbaya jelas menjadi salah satu eksperimen fiskal terbesar di awal pemerintahan Prabowo. Jika berhasil, strategi ini bisa mengubah wajah ekonomi nasional dengan memperkuat likuiditas, mempercepat kredit, dan membuka jutaan lapangan kerja.

Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada disiplin tata kelola, arah penyaluran kredit, dan sinergi dengan iklim investasi yang sehat. Jika uang benar-benar mengalir ke sektor produktif, maka rakyat tidak hanya lebih mudah mendapatkan kerja, tetapi juga menikmati peningkatan daya beli secara berkelanjutan.