PipTrail – Kemenkeu mencatat realisasi transfer ke daerah capai Rp400 triliun hingga semester I 2025. Dana digelontorkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan gaji ASN demi pelayanan publik yang lebih merata.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan negara. Hingga semester pertama tahun 2025, Kemenkeu telah merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp400,6 triliun atau setara 43,5% dari total pagu APBN 2025 yang mencapai Rp919,8 triliun. Angka ini tidak hanya menunjukkan laju penyaluran yang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, tetapi juga mencerminkan upaya serius pemerintah pusat dalam memperkuat layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (9/7/2025). Ia menegaskan bahwa peningkatan realisasi TKD menjadi indikator penting dari membaiknya efektivitas penyaluran dana dan kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran.

“TKD ditujukan supaya masyarakat di daerah juga bisa mendapatkan pelayanan yang layak, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun layanan dasar lainnya secara adil dan merata,” ungkap Sri Mulyani.

Distribusi Dana dan Sektor Prioritas

Besarnya dana yang digelontorkan ini tidak serta-merta disalurkan tanpa arah. Pemerintah melalui Kemenkeu telah menetapkan sasaran dan indikator pemanfaatan yang jelas. TKD difokuskan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sektor pendidikan, TKD digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas, membangun sekolah baru, menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG). Ini merupakan langkah strategis dalam mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.

Sementara itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, serta pengadaan alat kesehatan. Dengan sistem kesehatan daerah yang diperkuat, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis yang memadai.

Di bidang infrastruktur, dana digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, serta memperluas sistem penyediaan air minum bersih. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, TKD juga digunakan untuk membayar gaji bagi sekitar 3,56 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah. Bahkan, dana ini turut mendukung proses pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Mendorong Kinerja Daerah Berbasis Prestasi

Sri Mulyani menekankan bahwa distribusi dana TKD ke depan akan semakin berbasis pada kinerja daerah. Daerah yang menunjukkan efektivitas dalam penggunaan anggaran, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta inovasi dalam pelayanan publik akan mendapatkan porsi dana lebih besar.

“Kami akan terus mendorong daerah untuk meningkatkan kontribusinya dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis insentif dan kinerja akan terus diperkuat,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi dorongan agar pemda tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi juga aktif menggali potensi ekonomi lokal dan meningkatkan efektivitas tata kelola.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam upaya menjaga kepercayaan publik, Kemenkeu juga memperkuat sistem pelaporan, evaluasi, dan akuntabilitas penyaluran TKD. Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi pun ditingkatkan untuk mempercepat proses verifikasi dan distribusi anggaran.

“Digitalisasi dalam sistem keuangan daerah menjadi bagian penting dalam reformasi fiskal yang lebih modern, cepat, dan akuntabel,” imbuh Sri Mulyani.

Dana Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar

Dengan total Rp400 triliun lebih yang sudah disalurkan, tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar dalam memastikan bahwa dana ini benar-benar sampai ke masyarakat dan berdampak nyata. Kinerja penyerapan dan realisasi proyek daerah akan menjadi barometer utama dalam evaluasi tahunan.

Transfer ke daerah bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi menyangkut masa depan layanan publik di Indonesia. Dengan manajemen keuangan yang cermat dan berbasis hasil, harapannya daerah tidak hanya menjadi penerima dana, tapi juga motor penggerak utama pembangunan nasional dari pinggiran. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk program yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor prioritas.