AS mempertimbangkan pembatasan ekspor perangkat lunak ke Tiongkok 2025. Langkah ini bisa mengguncang rantai pasok global dan hubungan teknologi dunia.

PipTrail – Amerika Serikat tengah mempertimbangkan pembatasan ekspor perangkat lunak ke Tiongkok sebagai respons terhadap kebijakan ekspor tanah jarang yang baru diberlakukan Beijing. Langkah ini, jika diterapkan, bisa mengguncang rantai pasok global dan memperdalam persaingan teknologi antara dua ekonomi terbesar dunia.

Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada Rabu (22/10/2025), menyebut bahwa Gedung Putih sedang meninjau pembatasan ekspor terhadap produk yang dibuat menggunakan perangkat lunak asal AS.
Produk-produk yang mungkin terdampak termasuk laptop, server industri, sistem otomasi, hingga komponen mesin jet.

Alasan Strategis di Balik Kebijakan Baru AS

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan, “Semua opsi terbuka.”
Menurutnya, jika kontrol ekspor diberlakukan, kemungkinan besar dilakukan bersama sekutu G7 seperti Jepang, Inggris, dan Jerman.

Kebijakan ini muncul setelah Tiongkok memperketat ekspor beberapa logam tanah jarang, seperti galium, germanium, dan grafit, yang penting untuk produksi chip dan baterai EV.
Langkah Beijing dianggap sebagai upaya menggunakan dominasi bahan baku sebagai senjata geopolitik.

Analis perdagangan internasional menilai pembatasan ekspor perangkat lunak AS ke Tiongkok adalah bentuk “balasan halus” untuk menjaga supremasi teknologi Barat di tengah meningkatnya pengaruh digital Tiongkok.

“Langkah ini bukan sekadar ekonomi, tapi strategi jangka panjang untuk mempertahankan kontrol atas infrastruktur digital global,” kata analis teknologi dari Brookings Institution dalam laporannya

Dampak terhadap Industri Teknologi Global

Kebijakan pembatasan ini akan berdampak besar pada berbagai sektor — mulai dari penerbangan, manufaktur, energi, hingga AI (artificial intelligence).
Sebagian besar sistem industri di dunia masih menggunakan lisensi dan software asal AS.

Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Tiongkok, situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum. Banyak perusahaan harus memilih antara mematuhi peraturan AS atau menjaga operasi bisnisnya di pasar Tiongkok.

David Hsu, analis dari Pacific Tech Forum, menjelaskan:

“Jika ekspor software AS dibatasi, fragmentasi digital global akan semakin cepat. Dunia bisa terbagi antara sistem Barat dan sistem Tiongkok.”

Perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE kemungkinan akan memperkuat investasi mereka pada pengembangan sistem operasi dan platform lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap software Amerika.

Koordinasi dengan Negara G7 dan Sekutu Barat

AS tidak bergerak sendiri. Langkah pembatasan ekspor perangkat lunak ke Tiongkok kemungkinan akan dilakukan bersama sekutu strategisnya di kelompok G7.
Negara-negara seperti Jepang, Belanda, dan Jerman telah memberlakukan kontrol serupa untuk alat pembuatan chip dan sistem litografi canggih.

Washington berharap kebijakan multilateral ini bisa mencegah celah ekspor lintas negara.
“Tanpa dukungan sekutu, kebijakan ini hanya memindahkan rantai pasok ke negara lain,” ujar Bessent dalam konferensi persnya di Washington DC.

Respons Tiongkok atas Kebijakan AS

Pemerintah Tiongkok menilai langkah ini sebagai bentuk proteksionisme teknologi yang melanggar prinsip perdagangan bebas.
Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan siap “mengambil tindakan tegas untuk melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaan nasional.”

Media pemerintah seperti Global Times menyebut langkah AS sebagai “upaya sistematis untuk memperlambat kemajuan digital Tiongkok menjelang era 2030.”

Namun analis menilai dampak jangka pendek bagi Tiongkok mungkin terbatas.
Perusahaan dalam negeri seperti Tencent Cloud, Alibaba, dan ByteDance sudah memperluas pengembangan software buatan sendiri, termasuk AI dan sistem operasi cloud lokal.

Potensi Dampak bagi Ekonomi Dunia dan Indonesia

Kebijakan pembatasan ekspor perangkat lunak AS ke Tiongkok 2025 dapat menekan rantai pasok global dan memicu gejolak pasar teknologi.
Investor khawatir pembatasan tersebut akan menghambat inovasi dan meningkatkan biaya produksi perangkat digital.

Indonesia pun bisa terkena imbasnya.
Sebagai negara yang bergantung pada impor teknologi, perubahan kebijakan global ini dapat memengaruhi harga perangkat elektronik, investasi data center, hingga industri semikonduktor yang sedang berkembang di Batang, Jawa Tengah.

Di sisi lain, langkah ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama teknologi dengan negara lain di Asia Tenggara melalui platform seperti ASEAN Digital Economy Framework.

Menuju Perang Teknologi Babak Baru

Langkah AS untuk mempertimbangkan pembatasan ekspor perangkat lunak ke Tiongkok bukan sekadar kebijakan dagang, tapi bagian dari strategi besar mempertahankan dominasi teknologi global.
Jika diterapkan, kebijakan ini akan menandai babak baru dalam “perang dingin digital” antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Dengan meningkatnya ketegangan, dunia kini menghadapi risiko fragmentasi digital — di mana standar, perangkat, dan sistem operasi bisa terpecah antara blok Barat dan Tiongkok.

Bagi pelaku industri, adaptasi cepat dan diversifikasi pasok menjadi kunci.
Era keterbukaan lintas teknologi tampaknya perlahan bergeser menuju era kedaulatan digital, di mana setiap negara ingin mengendalikan nasib teknologinya sendiri.