Jakarta, Piptrail – Pemerintah telah menyadari bahwa keberadaan IKN menguntungkan ekonomi Kalimantan Timur.

Realisasi sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp43,4 triliun, atau 97,3% dari Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menurut Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1), bahwa belanja IKN sebesar Rp43,4 triliun mewakili 97,3 persen dari pagu sebesar Rp44,5 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung-gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koodinator, dan Gedung Otoritas IKN (OIKN). Anggaran juga akan digunakan untuk membangun fasilitas yang dimiliki oleh berbagai kementerian.

Selain itu, pembangunan rumah sakit IKN, jalan tol, jembatan, dan bandara IKN, serta Rumah Tapak Menteri Rusun dan Hankam.

Suahasil menyatakan, “Nanti digunakan untuk penataan dan penyempurnaan Kawasan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banji IKN.”

Suahasil menyatakan bahwa ada dampak ekonomi yang signifikan terhadap Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akibat pembangunan di IKN. “Dan telah kita lihat dampaknya untuk bagi Provinsi Kaltim dan secara keseluruhan Kalimantan,” tambahnya.

Baca juga Pada Tahun 2024, Negara Bisa Mendapatkan Rp1.932 Triliun dari Pajak

Ekonomi Kaltim selama ini tumbuh hanya 4,5% pada tahun 2022. Kemudian naik lagi menjadi 6,2% pada tahun 2023, dan kembali naik lagi menjadi 6,2% pada kuartal ketiga 2024 (ctc).

Dia menyatakan, “Meskipun harga komoditas barubara, CPO, dan komoditas lain yang berasal dari Kalimantan banyak yang mengalami tekanan harga, tapi ekonomi Kalimantan bisa terjaga.”

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan sejak 2022, mencapai 5,71 persen. Namun, pada tahun 2023, turun menjadi 5,31 persen, dan pada tahun 2024, turun menjadi 5,41 persen.

Jumlah pekerjaan di provinsi tersebut meningkat dari 1,85 juta pada tahun 2023 menjadi 1,98 juta pada tahun 2024 seiring dengan penurunan pengangguran.

“Ini semua adalah bentuk dari APBN dan APBD yang sama-sama bekerja sama untuk membangun daerah,” kata Suahasil.