PipTrail –  Kementerian ESDM memastikan pasokan base fuel Pertamina untuk SPBU swasta seperti Vivo, BP-AKR, dan AKR akan tersedia akhir Oktober 2025. Tiga perusahaan sudah sepakat membeli, sementara Shell dan Exxon masih menunda.

Pemerintah memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dasar atau base fuel dari PT Pertamina (Persero) untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta akan tersedia pada akhir Oktober 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, yang menyebut bahwa kargo base fuel Pertamina saat ini sedang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembelian BBM oleh badan usaha swasta.

“Kargo base fuel akan tersedia pada akhir Oktober ini,” ujar Laode kepada wartawan di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Laode menjelaskan, spesifikasi dan kualitas base fuel yang akan dikirim telah disesuaikan dengan kebutuhan para operator SPBU swasta. Berdasarkan kesepakatan terakhir antara Pertamina dan sejumlah badan usaha, telah ditetapkan penggunaan spesifikasi tertinggi sesuai standar permintaan mereka.

“Dalam perjanjian terakhir, akan digunakan spesifikasi tertinggi. Pertamina sudah berkomitmen untuk memenuhi standar tersebut,” tegas Laode.

Tiga Badan Usaha Swasta Sudah Sepakat Beli

Kesepakatan kerja sama pembelian base fuel ini melibatkan tiga badan usaha swasta besar, yaitu PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT Aneka Petroindo Raya (APR) atau BP-AKR, serta PT AKR Corporindo Tbk. Ketiganya telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan proses teknis pembelian dari Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV, mengatakan bahwa ketiga perusahaan telah sepakat menindaklanjuti pembicaraan lanjutan untuk memastikan kelancaran kerja sama.

“Vivo, APR, dan AKR sudah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan teknis dan tahapan selanjutnya,” ungkap Roberth.

Kesepakatan ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:

• Pernyataan kepatuhan terhadap prinsip good corporate governance (GCG) seperti anti-monopoli, anti pencucian uang, dan anti suap;

• Penyampaian kebutuhan volume dan spesifikasi komoditas BBM oleh masing-masing badan usaha;

• Pembahasan key terms dan general terms and conditions (GTC) sebagai dasar kontrak pembelian.

Selanjutnya, Pertamina akan menyampaikan spesifikasi produk akhir yang sesuai dengan kebutuhan seluruh badan usaha, termasuk melibatkan joint surveyor untuk memastikan kesesuaian. Jika semua pihak menyetujui, maka proses pengadaan base fuel akan segera dilakukan.

Shell dan Exxon Masih Menunggu Keputusan

Berbeda dengan tiga badan usaha lainnya, dua perusahaan besar yaitu PT Shell Indonesia dan PT ExxonMobil Lubricants Indonesia masih menunda kelanjutan negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina. Keduanya masih membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan kantor pusat masing-masing sebelum mengambil keputusan akhir.

“Shell masih perlu berkoordinasi dengan kantor pusatnya terkait pemenuhan compliance vendor, sementara Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November karena masih memiliki stok,” jelas Roberth.

Pertemuan terakhir antara Pertamina dan kelima badan usaha tersebut dilakukan di Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (3/6/2024). Dari hasil pembahasan, hanya tiga perusahaan yang telah siap melanjutkan proses pembelian.

Langkah Strategis Pemerintah Dorong Kemandirian Energi

Langkah pemerintah membuka peluang bagi SPBU swasta untuk membeli base fuel dari Pertamina merupakan bagian dari strategi menciptakan pasar BBM yang lebih kompetitif dan transparan. Dengan melibatkan pihak swasta, pemerintah berharap distribusi BBM nasional menjadi lebih efisien, menjangkau wilayah yang lebih luas, serta mendukung kedaulatan energi nasional.

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas BBM nasional dengan menerapkan spesifikasi tertinggi, sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global.

Pertamina, melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga, memastikan kesiapan penuh dalam menyediakan base fuel dengan kualitas sesuai kesepakatan. Dukungan infrastruktur logistik dan pengalaman distribusi yang luas menjadi modal penting untuk menjalankan program ini secara optimal.

Dengan ketersediaan base fuel Pertamina untuk SPBU swasta pada akhir Oktober 2025, Indonesia mengambil langkah signifikan menuju liberalisasi pasar BBM yang sehat dan terukur. Kesepakatan dengan tiga badan usaha besar menjadi sinyal positif bagi penguatan kerja sama sektor energi nasional, sementara pembahasan lanjutan dengan Shell dan Exxon menunjukkan komitmen untuk menghadirkan sistem distribusi yang inklusif dan efisien.

Kehadiran pasokan ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi, mendukung transisi energi bersih, dan memastikan setiap pelaku usaha memiliki akses yang adil terhadap sumber energi nasional.