Krisis BBM di SPBU Shell memicu PHK karyawan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kuota impor sudah ditambah dan meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina agar stok BBM terjamin.

PipTrail –  Industri energi Indonesia tengah diramaikan kabar mengejutkan Shell Indonesia terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan imbas dari kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Fenomena ini menyoroti rapuhnya rantai pasok energi sekaligus menimbulkan tanda tanya besar mengenai strategi perusahaan swasta dalam mengamankan suplai BBM di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah sejatinya telah memberikan ruang lebih besar bagi SPBU swasta, termasuk Shell, untuk mengimpor BBM. Bahkan, kuota impor BBM pada tahun 2025 sudah dinaikkan 10% lebih tinggi dibandingkan 2024, sehingga alasan kekurangan pasokan dianggap tidak relevan.

Kuota Impor BBM Sudah Ditambah 110%

Dalam keterangannya di Istana Negara pada Selasa (16/9/2025), Bahlil menegaskan pemerintah telah menyalurkan kuota impor yang lebih dari cukup bagi SPBU swasta.

“SPBU swasta sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tidak benar kalau dibilang kuotanya tidak diberikan,” ujarnya tegas.

Sebagai ilustrasi, bila pada 2024 perusahaan mendapat kuota 1 juta kiloliter, maka pada 2025 jumlah itu naik menjadi 1,1 juta kiloliter. Dengan tambahan tersebut, seharusnya SPBU swasta mampu menjaga stabilitas distribusi BBM ke masyarakat.

Namun kenyataannya, sejumlah jaringan SPBU Shell mengalami kelangkaan pasokan bensin sejak Agustus 2025. Hal ini berdampak langsung pada operasional hingga memaksa perusahaan melakukan penyesuaian jam kerja, pengurangan hari operasional, bahkan merumahkan karyawan.

Shell Indonesia Operasional Disesuaikan, PHK Tak Terhindarkan

Ingrid Siburian, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, mengakui pihaknya menghadapi tantangan serius dalam menjaga pasokan.

“Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” jelas Ingrid.

Penyesuaian ini mencakup pengurangan jam operasional SPBU, pengaturan ulang jadwal kerja, hingga merumahkan sejumlah karyawan. Kondisi tersebut menjadi pukulan berat, sebab PHK karyawan bukan hanya merugikan pekerja, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif terhadap reputasi Shell di mata publik.

Meski demikian, Ingrid menegaskan Shell tetap melayani masyarakat dengan produk yang tersedia, seperti Shell V-Power Diesel, layanan Shell Recharge untuk kendaraan listrik, bengkel, toko Shell Select, serta distribusi pelumas. Namun, BBM bensin premium seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ masih kosong di beberapa titik SPBU hingga waktu yang belum ditentukan.

Bahlil: Solusi Ada di Kolaborasi dengan Pertamina

Menanggapi krisis ini, Bahlil mengingatkan bahwa penyediaan energi, khususnya BBM, merupakan sektor vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah meminta SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina sebagai solusi jangka pendek.

“Kalau masih ada kekurangan, kita minta SPBU swasta melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Ini soal hajat hidup orang banyak, jadi negara wajib hadir,” tegas Bahlil.

Langkah ini dipandang sebagai opsi paling realistis agar kelangkaan tidak berlarut-larut. Pemerintah juga meminta pengelola SPBU swasta menyerahkan data volume kebutuhan dan spesifikasi BBM kepada Kementerian ESDM agar bisa diolah dan disalurkan melalui Pertamina, baik dari impor maupun pasokan domestik.

Imbas Dari Krisis Citra Shell Dipertaruhkan

Krisis yang melanda Shell Indonesia bukan hanya berdampak pada stabilitas tenaga kerja, tetapi juga citra perusahaan. Sebagai salah satu pemain global di sektor energi, Shell selama ini dianggap mampu menjaga rantai pasok yang solid. Namun, kasus kekosongan stok BBM yang berujung PHK menunjukkan adanya celah besar dalam manajemen distribusi energi.

Jika kondisi ini tidak segera ditangani, risiko kehilangan kepercayaan konsumen akan semakin tinggi. Apalagi, masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk aktivitas harian. Kelangkaan di SPBU Shell mendorong konsumen untuk beralih ke Pertamina atau penyedia lain, yang pada akhirnya bisa menggerus pangsa pasar Shell di Indonesia.

Langkah Pemerintah: Jaga Energi, Lindungi Pekerja

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan energi di dalam negeri. Selain memberikan kuota impor lebih besar, langkah kolaborasi dengan Pertamina dianggap menjadi jalan keluar praktis. Namun, pengawasan ketat juga diperlukan agar perusahaan swasta tidak sekadar mengandalkan kuota, melainkan benar-benar memastikan distribusi berjalan lancar.

Di sisi lain, isu PHK karyawan Shell menambah daftar panjang tantangan dunia kerja di sektor energi. Pemerintah diharapkan ikut mengawasi dampak sosial dari krisis ini agar para pekerja yang dirumahkan bisa mendapat kepastian, baik dalam bentuk kompensasi maupun peluang pekerjaan baru.

Kolaborasi Menjadi Kunci Hadapi Krisis Energi

Kasus Shell menjadi cerminan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan energi nasional. Kuota impor yang sudah ditingkatkan seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tanpa strategi distribusi yang efektif, masalah tetap muncul.

Dengan langkah cepat pemerintah melalui kolaborasi bersama Pertamina, diharapkan krisis ini segera teratasi. Yang terpenting, kebutuhan energi masyarakat tetap terjamin, pekerja terlindungi, dan industri energi nasional tidak kehilangan kepercayaan publik.