Jakarta, Piptrail – Sebagai bagian dari efisiensi belanja APBN 2025, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas hingga 75%.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang berdampak besar pada anggaran beberapa lembaga dalam upaya meningkatkan efisiensi belanja negara. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adalah salah satu lembaga yang paling terkena dampak.

Anggaran kementerian ini turun hampir 75% dari pagu awal, mencapai 81,38 triliun dari pagu awal 110,95 triliun.

Tujuan Efisiensi Finansial

Anggaran efisien telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kebijakan ini sangat diperdebatkan, bahkan ada yang berusaha untuk menghentikan penghematan anggaran.

Anggaran efisien ini menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan negara. Ini jelas bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik.

Upaya efisiensi ini bertujuan untuk menggunakan anggaran dengan hati-hati, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap sen digunakan untuk manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Prabowo bahkan menyatakan bahwa ada “raja kecil” yang menentang kebijakannya efisiensi anggaran.

Saya melakukan penghematan, saya ingin menghentikan dan membersihkan pengeluaran yang tidak perlu, mubazir, dan tidak perlu. Ada orang yang menentang saya. Ada keyakinan bahwa birokrasi adalah “raja kecil” dan bebas dari hukum. Di Kongres XVIII Muslimat NU yang diadakan di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2), Prabowo menyatakan, “Saya ingin menghemat uang, itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat.”

Pemerintah mengalokasikan dana ke program prioritas yang lebih mendesak melalui efisiensi anggaran ini.

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan anggaran yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien selama kondisi ekonomi yang sulit.

Penghematan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun terdiri dari dua bagian utama: pengurangan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada inisiatif yang berdampak langsung pada masyarakat.

Baca juga, Setelah Investasi Ratusan Triliun Dibatalkan Karena Premanisme, Pemerintah Memberikan Solusi Ini

Hasil dari Pemangkasan Anggaran

Namun demikian, konsekuensi yang tidak bisa diabaikan pasti akan muncul sebagai akibat dari pemangkasan anggaran yang signifikan ini.

Proyek-proyek yang telah direncanakan akan menantang Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur.

Salah satu rencana besar pemerintah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk di dalamnya. Kemajuan proyek dapat terhambat oleh pengurangan anggaran ini.

Pada Kamis (6/2), Menteri PUPR Dody Hanggodo mengatakan kepada awak media bahwa realisasi anggaran IKN tampaknya belum terjadi. Anggaran kita semua diblokir, jadi jangan tanya tentang progres, karena anggaran tidak ada.

Anggaran banyak lembaga dan kementerian telah dipotong drastis, selain Kementerian PU. Lembaga-lembaga berikut terkena dampak: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perhubungan; dan Kementerian Agama.

Misalnya, penurunan anggaran di sektor pendidikan dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, yang selama ini menjadi prioritas utama pemerintah.

Bagaimana orang bertindak terhadap pemangkasan anggaran ini berbeda-beda. Beberapa orang mendukung langkah efisiensi ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik, tetapi ada juga yang khawatir tentang konsekuensi jangka panjang dari pengurangan ini, terutama dalam hal pembangunan layanan publik dan infrastruktur yang baik.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak terpengaruh oleh pemangkasan anggaran. Program prioritas dapat beroperasi dengan baik meskipun anggaran terbatas dengan pengawasan yang ketat dan perencanaan yang matang.