Jakarta, Piptrail – Masyarakat berbicara tentang libur satu bulan selama bulan Ramadan di media sosial. Meskipun pemerintah belum membahasnya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa dia telah mendengar diskusi itu.

“Oh kami belum bahas, tapi kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” kata Romo saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

Tidak diragukan lagi akan ada pro dan kontra tentang wacana ini. Sebagian orang menganggap ide ini tidak relevan dengan situasi saat ini, terutama karena kekhawatiran bahwa anak-anak akan lebih banyak menghabiskan waktu bermain perangkat elektronik selama liburan.

“Ada gadget di masa lalu, tapi sekarang? Bagaimana ibadah jika anak-anak malah terlibat dalam video call dan bermain game? Salah satu akun di platform X menulis, dikutip Jumat (3/1).

Bagaimana sejarah liburan Ramadan?

Sejarah Libur Ramadan: Pemerintah kolonial Belanda telah menetapkan liburan selama bulan puasa, menurut museumkepresidenan.id. Mulai dari sekolah dasar seperti HIS hingga sekolah menengah atas seperti HBS dan AMS, pemerintah Hindia Belanda saat itu memberikan libur sekolah.

Untuk memberi umat Islam kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk, pemerintah menyesuaikan jadwal dan menghentikan sementara kegiatan resmi maupun tidak resmi.

Baca juga Daftar Barang yang Kenaikan PPN 12 persen, Termasuk Sepeda Motor dan Rumah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menurunkan hari libur puasa selama pemerintahan Presiden Soeharto. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik kebijakan ini.

Namun, Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, menganggap pemberlakuan libur penuh pemerintah kolonial sebagai upaya untuk memperbodoh masyarakat.

Selanjutnya, Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1978, yang meminta orang-orang untuk memanfaatkan waktu libur untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Kebijakan libur satu bulan ini kembali diberlakukan selama Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, selama Presiden Megawati Soekarnoputri, kebijakan Daoed Joesoef diubah.