Jakarta, Piptrail – Karena premanisme di bawah bendera Ormas, ratusan investasi gagal masuk ke Indonesia.

Akhirnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM memutuskan untuk membatalkan investasi senilai ratusan triliun rupiah karena tindakan premanisme oleh anggota Ormas.

Menurut Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pihaknya akan mengadakan pertemuan atau percakapan dengan stakeholder terkait untuk mencari solusi bersama.

Jadi, jika investor mengalami masalah, seperti melaporkannya kepada kami, kami akan mengadakan pertemuan dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah. Apa yang menjadi masalah? Dalam sebuah pernyataan kepada media di Jakarta pada Senin (10/2), Riyatno menyatakan bahwa, dalam hal adanya Ormas, mereka akan mengadakan pertemuan, mengundang pihak berwenang yang relevan, dan berusaha untuk mencapai solusi bersama.

Riyatno menegaskan bahwa tanggung jawabnya adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para investor. Jadi, jika ada masalah atau hambatan, Kementerian Investasi—khususnya Deputi Pengendalian Pasar dan Modal—akan menyelesaikannya dengan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya atau bahkan pemerintah daerah.

Dia menyatakan bahwa tugas mereka adalah membantu para investor dengan masalah mereka, yang berarti mencari solusi yang perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Lembaga, bahkan dengan pemerintah daerah.

Baca juga, Harga Beras dan Minyakita Naik Sebulan Lagi Setelah Ramadan

Selain itu, Riyatno menyatakan bahwa tanggung jawab mereka meliputi seluruh proses investasi dari awal hingga akhir. Dia menjelaskan bahwa jika terjadi masalah selama proses investasi, mereka akan mencari solusi dengan bekerja sama dengan kementerian, lembaga BUSAP terkait, dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Oleh karena itu, ini adalah tanggung jawab kami. Menurut Riyatno, tugas Kementerian Investasi berlangsung dari awal hingga akhir, artinya dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, jika ada masalah di tengah-tengah investasi, kami akan menemukan solusinya dan akan berkolaborasi lagi dengan Kementerian Lembaga BUSAP terkait dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.