Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rincian alokasi belanja tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (2/7). Dari total belanja Rp1.407,1 triliun, sebesar Rp1.006,5 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sementara Rp400,6 triliun disalurkan melalui transfer ke daerah.

Strategi Belanja Pemerintah untuk Stabilitas Ekonomi

Meskipun pertumbuhan belanja negara hanya mencapai 0,6 persen secara year-on-year (yoy), Menteri Keuangan menjelaskan bahwa angka ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menjalankan kebijakan countercyclical. Pendekatan ini dipilih untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global dan regional yang terus berubah.

Prioritas belanja negara diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan jangka panjang. Fokus utama meliputi pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah melalui implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan desa dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program prioritas nasional lainnya yang mendapat perhatian khusus adalah penguatan ketahanan pangan dan energi. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap ketidakpastian kondisi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik.

Tantangan Penerimaan Negara dan Faktor Penyebabnya

Di sisi penerimaan, pemerintah mencatat pendapatan negara sebesar Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN semester pertama. Komposisi pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan Rp985,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp224,2 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun.

Namun, kondisi ini menunjukkan kontraksi sebesar 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan kebijakan fiskal yang strategis.

Faktor utama yang mempengaruhi penurunan penerimaan meliputi tren penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Selain itu, pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga berkontribusi pada berkurangnya penerimaan negara. Penerapan terbatas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang mewah turut mempengaruhi capaian penerimaan perpajakan.

Kondisi Defisit Anggaran dan Proyeksi Semester Kedua

Sebagai konsekuensi dari kondisi belanja dan penerimaan tersebut, pemerintah mencatat defisit anggaran sebesar Rp197 triliun atau setara dengan 0,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan pelebaran yang signifikan dibandingkan defisit semester pertama 2024 yang hanya mencapai Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelebaran defisit terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025. Kondisi ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi di awal tahun.

Meskipun demikian, pemerintah optimis dengan proyeksi perbaikan kondisi pada semester kedua 2025. Langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal negara.

Fokus pemerintah pada kebijakan countercyclical menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.