Wamenkeu Thomas Djiwandono menegaskan anggaran 2025 tidak dipotong, melainkan dialihkan ke sektor produktif seperti transisi energi. Pemerintah memperkuat komitmen pada pembangunan berkelanjutan dengan instrumen hijau dan dukungan swasta.

PipTrail –  Pemerintah Indonesia memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran dalam kebijakan fiskal tahun 2025. Pernyataan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, yang menyebut bahwa anggaran tetap berada di angka Rp3.621 triliun, namun akan dialokasikan ulang untuk memperkuat sektor-sektor strategis, terutama transisi energi.

Pernyataan ini disampaikan Thomas dalam forum internasional Energy Transition Summit Asia yang berlangsung di Jakarta. Dalam wawancara di acara tersebut, ia menegaskan bahwa strategi realokasi ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Di Indonesia, kami tidak memotong anggaran. Kami melakukan realokasi untuk mendukung hal-hal yang lebih produktif,” ujar Thomas.

Realokasi Anggaran: Strategi Adaptif di Tengah Perubahan Global

Langkah ini dianggap berbeda dari pendekatan sejumlah negara lain yang justru memangkas anggaran, termasuk Amerika Serikat, yang melakukan pemotongan dana pada program transisi energi. Indonesia, menurut Thomas, mengambil pendekatan adaptif dan produktif dengan tetap mempertahankan total nilai anggaran sambil mengalihkan fokus belanja ke sektor yang berdampak besar secara ekonomi dan lingkungan.

Salah satu sektor utama yang menjadi prioritas adalah transisi energi, sebagai bagian dari agenda besar Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan memenuhi komitmen terhadap target emisi karbon.

“Saya justru berargumen bahwa karena realokasi ini, anggaran untuk mendukung transisi energi justru bisa lebih besar,” tambahnya.

Transisi Energi Masuk Prioritas Nasional

Transisi energi bukan hanya agenda teknis, tapi juga cita-cita besar nasional yang telah dituangkan dalam dokumen Astacita—delapan cita-cita pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Dalam dokumen itu, transformasi energi menuju sumber daya yang lebih bersih dan terbarukan menjadi salah satu pilar penting untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang lebih hijau dan mandiri.

Untuk mendukung transisi ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, termasuk green bond dan sukuk hijau, yang telah sukses menarik perhatian investor domestik dan internasional.

Tanpa Potong Anggaran, Tapi Dorong Efisiensi dan Efektivitas

Thomas menjelaskan bahwa realokasi bukan berarti pembengkakan anggaran, melainkan optimalisasi belanja negara. Belanja diarahkan ke program-program yang memberikan nilai tambah tinggi, misalnya pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur berkelanjutan.

“Langkah ini akan mempercepat transformasi ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal,” tegasnya.

Peran Swasta dalam Pembiayaan Iklim

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek energi hijau. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan, dalam forum Executive Forum: Kesiapan Dana Swasta Indonesia Dalam Pembiayaan Iklim.

“Pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran publik, tapi juga mengupayakan mobilisasi dana swasta melalui insentif dan kemitraan,” ungkap Boby.

Sejak tahun 2019 hingga 2024, pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk sektor iklim sebesar Rp38,8 triliun. Angka ini diperkirakan akan naik menjadi Rp51,5 triliun hingga akhir 2025.

Inovasi dan Investasi Hijau Jadi Kunci

Boby juga menekankan pentingnya inovasi teknologi dari pelaku industri untuk mendukung transisi energi. Perusahaan swasta dapat berkontribusi melalui pengurangan emisi karbon, investasi dalam efisiensi energi, pengembangan teknologi bersih, serta implementasi prinsip ekonomi sirkular.

“Salah satu cara paling efektif adalah melalui inovasi teknologi dan pendanaan proyek hijau. Peran lembaga keuangan sangat vital untuk menyalurkan modal ke sektor berkelanjutan,” tambahnya.

Indonesia Tetap Fokus pada Target Iklim

Komitmen Indonesia untuk menekan emisi karbon dan mempercepat transisi energi telah mendapat perhatian dunia internasional. Dalam berbagai forum global, Indonesia terus mengadvokasi dukungan pembiayaan dari negara-negara maju, namun tetap memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri.

Langkah pemerintah yang tidak memangkas anggaran tetapi justru mengarahkannya ke sektor-sektor hijau adalah sinyal positif bahwa Indonesia serius dalam upaya menjadi ekonomi hijau terdepan di Asia Tenggara.

Anggaran Tak Berkurang, Tapi Dampaknya Ditingkatkan

Realokasi anggaran tanpa pemotongan adalah strategi yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan tetap mempertahankan besaran anggaran sebesar Rp3.621 triliun, pemerintah menunjukkan bahwa komitmen fiskal bisa berjalan seiring dengan agenda pembangunan hijau dan transisi energi.

Kini, dengan sinergi antara anggaran publik, dukungan internasional, dan partisipasi sektor swasta, Indonesia berada pada posisi strategis untuk menjadi pelopor dalam pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.