Bank Dunia dan IMF prediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7% di 2025, jauh di bawah target pemerintah. Apa langkah konkret yang harus diambil pemerintahan Prabowo untuk mencegah krisis?

PipTrail – Dunia internasional kembali memangkas ekspektasinya terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 hanya akan mencapai 4,7 persen—turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) pun memberikan estimasi serupa, menurunkan proyeksi dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Proyeksi ini menciptakan tantangan besar bagi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen selama masa pemerintahannya. Angka 4,7 persen tak hanya jauh dari ambisi tersebut, tapi juga dianggap belum cukup untuk menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun.

Faktor Penyebab Perlambatan Ekonomi

Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2025 menyebut pelemahan arus investasi, meningkatnya hambatan perdagangan global, dan ketidakpastian kebijakan menjadi penyebab utama melambatnya perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kondisi ini diperburuk oleh tantangan fiskal yang dialami banyak negara. Pendapatan negara yang terbatas dan beban subsidi serta bunga utang yang tinggi mempersempit ruang gerak kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan.

IMF melalui laporan World Economic Outlook menyebutkan bahwa dunia sedang berada di ambang restrukturisasi sistem ekonomi global. Ketegangan dagang dan naiknya tarif impor menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan membebani ekspektasi pasar.

Dampak Riil Dari Produksi hingga Tenaga Kerja

Menurut ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, perlambatan pertumbuhan ekonomi tak bisa dipandang sebagai sekadar angka statistik. Ia merupakan cerminan dari penurunan aktivitas ekonomi yang nyata, mulai dari sektor produksi hingga konsumsi rumah tangga.

“Ketika permintaan menurun, sektor industri akan menyesuaikan diri. Penyesuaian ini sayangnya sering berbentuk pengurangan tenaga kerja atau PHK,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kondisi ini menjadi ancaman serius bagi daya beli masyarakat. Ketika lapangan kerja menyempit, jumlah masyarakat rentan miskin akan meningkat. Ini berpotensi menciptakan lingkaran setan antara pengangguran, menurunnya konsumsi, dan kelesuan ekonomi.

Meski pemerintah telah menggulirkan sejumlah stimulus, Yusuf menilai masih ada ruang untuk memperluas jangkauan bantuan—khususnya ke kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah bawah. Kedua segmen ini menyumbang hampir 40 persen terhadap konsumsi rumah tangga nasional.

“Kalau mereka tertekan, konsumsi nasional juga ikut terpuruk. Ini bahaya,” tambahnya.

Butuh Pertumbuhan di Atas 5,5 Persen

Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 4,7 persen bukan hanya mengecewakan, tapi juga berbahaya. Indonesia, menurutnya, membutuhkan pertumbuhan minimal 5,5 persen hanya untuk menjaga agar tingkat pengangguran tidak naik.

“Kalau pertumbuhan lebih rendah dari itu, maka penciptaan lapangan kerja tidak akan mampu mengimbangi jumlah pencari kerja baru,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa ketergantungan pada sektor informal akan meningkat, sementara sektor formal kehilangan daya serap. Akibatnya, daya beli masyarakat akan terus melemah, konsumsi anjlok, dan efek domino pada perekonomian makin terasa.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintahan Prabowo?

Syafruddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera mengambil tindakan nyata dan strategis. Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas nasional.

Beberapa langkah konkret yang disarankannya antara lain:

• Program padat karya skala nasional, untuk menyerap tenaga kerja secara cepat.

• Percepatan pembangunan infrastruktur produktif, yang memiliki efek pengganda terhadap ekonomi lokal.

• Insentif fiskal bagi industri padat karya seperti tekstil, makanan, dan elektronik.

• Optimalisasi belanja negara ke sektor yang mendukung produktivitas, bukan program populis jangka pendek.

Tak kalah penting adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan suku bunga melalui kolaborasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia, menurutnya, harus diberi ruang manuver yang cukup agar tetap mampu menjaga iklim investasi di tengah gejolak global.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi struktural sebagai fondasi kebijakan ekonomi jangka panjang.

“Prabowo harus membangun kepercayaan investor dengan reformasi nyata, bukan sekadar jargon. Kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan kelembagaan yang kuat adalah kunci,” tegasnya.

Perlu Arah Baru

Prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen dari Bank Dunia dan IMF bukan vonis final, melainkan peringatan keras. Jika tidak segera dilakukan koreksi arah, maka perlambatan ekonomi dan lonjakan pengangguran bisa menjadi kenyataan pahit.

Saatnya pemerintahan baru membuktikan komitmen terhadap pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis produktivitas. Rakyat menanti kebijakan nyata, bukan hanya janji manis di awal masa jabatan.