Piptrail – Untuk mengurangi biaya distribusi, banyak bisnis terus bergantung pada truk bermuatan. Jalan rusak, kecelakaan fatal, dan kerugian negara setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah. Di atas semua itu, ada satu masalah yang telah lama diabaikan: truk yang melebihi dimensi dan membawa beban yang berlebihan, atau ODOL.

Kini, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), mengambil sikap yang lebih tegas. Di rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Kemenko IPK di Jakarta, Selasa (6/5/2025), AHY menyatakan bahwa kebijakan Zero ODOL harus diterapkan secara menyeluruh mulai tahun 2025.

“Perlu diperhatikan, ternyata ada konsekuensi finansial yang mencapai Rp 43,4 triliun per tahun akibat perbaikan jalan rusak yang disebabkan oleh kendaraan ODOL,” tegas AHY. Ia menambahkan bahwa angka tersebut belum termasuk biaya sosial, keselamatan, dan sejumlah besar korban jiwa.

Dilema antara Ekonomi dan Keselamatan

Namun, menghapus kendaraan ODOL tidak mudah. Banyak bisnis masih bergantung pada truk bermuatan untuk mengurangi biaya distribusi.

Kami menyetujui keprihatinan mereka. AHY menyatakan bahwa stok ODOL membuat produk lebih murah dan kompetitif di pasar.

Namun, ia menolak klaim bahwa harga produk dapat meningkat dua kali lipat jika tidak ada ODOL. “Itu harus diuji. Jangan sampai jadi pembenaran yang menyesatkan,” katanya.

Sebuah studi tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa penghapusan ODOL dapat menyebabkan kenaikan harga delapan bahan makanan pokok: beras, kedelai, gula, minyak goreng, dan kedelai. Namun, AHY percaya bahwa keselamatan masyarakat tidak dapat ditawarkan.

Komitmen Nasional untuk Zero ODOL

Selain mengakibatkan kerugian keuangan, ODOL juga bertanggung jawab atas peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia, menurut AHY, menjadi penyebab kecelakaan terbesar kedua di Indonesia setelah sepeda motor.

Karena kendaraan tidak dirancang untuk menahan beban seperti itu, banyak kecelakaan disebabkan oleh rem blong. Dengan prihatin, dia menyatakan bahwa pengguna jalan lain yang tidak bersalah seringkali menjadi korban, bukan sopir truk ODOL.

Solusinya adalah AHY telah mengadakan pertemuan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Perdagangan, Kepolisian Republik, dan Badan Pusat Statistik. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuat kebijakan yang mengimbangi kebutuhan ekonomi dan keselamatan publik.

Kita tidak boleh memilih antara nyawa manusia atau ekonomi; keduanya harus dipertahankan. Oleh karena itu, AHY menyatakan, “Kami mendorong kebijakan Zero ODOL mulai tahun ini dan ditargetkan berlaku sepenuhnya mulai tahun 2026 dan seterusnya.